Bupati Yudas Sabaggalet tegaskan Pilkada 2017 harus kondusif

 MENTAWAI-Bupati Yudas Sabaggalet sebagai kepala Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, jumat (18/3) menggelar jumpa Pers persiapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai yang akan berlangsung 2017 mendatang. Seluruh masyarakat di himbau agar menyamakan persepsi untuk menjaga perdamaian saat tahapan Pilkada berlangsung maupun pelaksanaannya dan jangan membuat berita berita yang membuat masyarakat mentawai bingung.

Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet didampingi Kabag Humas Ketua PMI,Hendri Dori Satoko mengatakan, Pemkab, instansi vertikal dan seluruh masyarakat wajib menyukseskan Pilkada yang akan datang, dan dirinya selaku Kepala Daerah bertanggungjawab atas kelancaran Pemilihan Kepala Daerah tersebut dan mengajak kepada semua unsur yang terlibat menjaga kedamayan kita.

“Sebagai Kepala Daerah dia, sudah di panggil Partai PDIP untuk fit end porpertes, dalam rangka terkait Pemilihan kepala Daerah, semua kepala daerah sudah diingatkan agar dalam pemilihan daerah ini ikut bertanggungjawab dalam semua keaman yang kondusip, namun jika tidak didukung semua pihak, hal ini tidak akan mungkin bisa terwujud,” kata Yudas dihadapan insan Pers.di Aula kantor bupati.

Ia melanjutkan, pemilihan kepala daerah di wilayah Kabupaten Mentawai belumlah di mulai kalau ada beberapa isu isu yang berkembang di sampaikan kepemilih untuk mengusung  Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mentawai itu baru sebuah wajana yang tidak baik untuk masyarakat karena waktu pemilihan kepala daerah Mentawai masih lama dan belum ada yang resmi.untuk menyampaikan pendapat secara resmi.

“Yang penting dalam Pilkada ini jangan ada kampanye hitam yang sempat terjadi, seperti menyebarkan selembaran kertas tentang kejelekan salah satu Calon Bupati. Situasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai mesti tetap kondusif,” pintanya.

Yudas menerangkan bahwa ia,baru saja menjalani tes di Partai PDIP dan masih adalagi tahap tahap yang harus di lalui termasuk diklat di Partai selama dua minggu dan pada saatnya baru mendaftar ke KPU.jadi masih lama lagi waktu dan saat ini kita fokus ke program yang sudah dimulai terangnya.

Selanjutnya Ketua PMI Mentawai.Hendri Dori Satoko dalam pendapatnya mengatakan, setiap ada kesalahan atau kejanggalan harus segera diperbaiki menjelang Pilkada ini, sehingga Pilkada di Kabupaten Kepulauan Mentawai bisa berjalan tertib, aman dan lancar dan tidak ada yang di fitnah.

Begitu juga dengan yang disampaikan Kabag Humas Mentawai,Joni Anwar dirinya juga berharap kepada masyarakat Mentawai pada saat pelaksanaan Pilkada nanti tidak ada yang mengintimidasi ataupun teror juga isu isu yang tidak baik terjadi ujarnya.

Ia, berharap kepada media massa agar memberitakan yang ril saja agar masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak salah menangapi isu isu yang bisa membuat daerah ini kurang kondusip pungkasnya (heri)

Pangilan Kitab Suci Al.Quran Sendiri Untuk Umat Islam yang Memilih Pemimpin

 “Sudah lah gak usah banyak omong.. umat Islam harus berani bikin tulisan kaya gue aja nih.. maaf ya jika ada yang tersinggung. ini bukan Sara lo, berhubung saya muslim, jadi di kitab suci saya, tepatnya di surat Ali Imran ayat 28, saya dilarang pilih pemimpin seperti Ahok, karena dia lain agama.

“Ingat ini bukan sara, ini soal ajaran agama. kita umat muslim punya hak sepenuhnya menjalankan ayat 28 tersebut, dan punya kewajiban untuk mengingatkan sesama umat Islam yang terlena dan gak sadar kalo ada ayat tersebut yang melarang kita sebagai umat islam memilih pemimpin agama lain.

“Singkat kata, kenapa anda menikah? kok gak kumpul kebo aja? pasti karena di kitab suci disuruhnya menikah. demikian pula urusan memilih pemimpin.. Jadi hargailah pilihan politik kita.. dan menjalankan apa yang di ajarkan di kitab suci kita adalah hak kita sebagai umat muslim. sama halnya seperti kita tidak melarang anda untuk merayakan natal, waisak, nyepi dll..

“Jadi jangan bilang kita yg mulai bawa bawa agama duluan ya, soalnya ada tim kapanyenya ahok yg non muslim, pura pura pake jilbab jadi muslim, untuk mengelabuhi pemikiran umat muslim lainnya bikin tulisan “saya muslim dan saya pilih ahok” mereka yang mulai duluan, asal kalian tau ini bentuk propaganda busuk.. kalo sekedar bikin tulisan dan di share, saya juga bisa bikin seperti ini..

“Kalo bingung lantas siapa calon pemimpin yang mumpuni ? saya gak khawatir, meskipun belum memutuskan mau milih siapa, tapi saya sudah tau ada Yusril Ihza Mahendra dan Sandiaga Salahuddin Uno yang dari dulu sudah hebat bahkan sebelum ahok belum ada apa apanya. mereka berdua sudah hebat tanpa dibantu pencitraan media yang berat sebelah. Kalo ahok kan sudah jadi rahasia umum dia terkenal karena bantuan pencitraan media media yang tidak netral belakangan ini.. intinya kita tidak kekurangan calon pemimpin muslim yang bagus kok!

“Jadi himbauan untuk anda umat muslim untuk tidak memilih Ahok datangnya bukan dari FPI atau Habib Rizieq, melainkan datangnya dari Kitab Suci Al-Quran sendiri.. jadi berhentilah mengkambing hitamkan FPI dan Habib Rizieq atau Ustad-ustad lainnya karena mereka hanya mengingatkan umat islam lainnya.(*)

Hubungan luar negeri Indonesia Dengan Negara Sahabat Sangat Baik

  

Mentawai- Sejak merdeka, hubungan luar negeri Indonesia berpatokan pada kebijakan luar negeri "bebas dan aktif" dengan mencoba mengambil peran dalam berbagai masalah regional.Internasional  Kata Lasamana TNI Hinsa P.L.Tobing.rabu (16/3) di Aula Kantor Bupati Mentawai.saat berkunjung ke Mentawai.

 “Terkhusus peran TNI AL. Terangnya sesuai ukuran dan lokasinya, namun menghindari keterlibatan dalam konflik di antara kekuatan-kekuatan besar dunia.yang bisa membuat komplik terbuka itu,bisa kita lakukan dengan bergabungnya 37 Negara Besar ikut serta dalam Multilateral Exsise Komondo Mentawai 2016 nanti.walaupun beberapa Negara ada yang terlibat komplik Laut Cina Selatan.tapi mereka bersatu di Multilateral Exsise Komondo Mentawai.Sumatera Barat Indonesia..

 “Kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Reformasi yang dipimpin Presiden  Jokowi beralih dari sikap anti-Barat dan anti-Amerika dan Anti Cina saat ini sudah berobah lebih terbuka dan memegang peran untuk kesetabilan Dunia yang bisa dilaksanakan Indonesia dengan posisi yang terhormat.di Mata Dunia.

 “pemerintah Indonesia mempertahankan garis besar kebijakan luar negeri, di bawah Presiden Jokowi yang moderat dan independen.dan juga terbuka, Banyaknya masalah di luar negeri kita selesaikan dengan baik, karena indonesia adalah Negara Besar yang selalu membatu untuk kedamaian Dunia kata Laksamana TNI Hinsa P.L Tobing.ke wartawan saat di wawancara.Media massa.

“Kapal Kapal Perang nanti berjumlah 48 Unit dari Negara Negara Besar yang berkelas kapal Induk yang mengikuti Multilateral Exsise Komondo di Mentawai dan bergabung semuanya melaksanakan Program kemanusian di Kabupaten Kepulauan Mentawai.dan Padang

Laksamana TNI Hinsa P.L Tobing menerangkan Multilateral Exsise Komondo Mentawai 2016. adalah pembuktian bahwa bangsa Indonesia bisa menyatukan Bangsa Bangsa lain yang bertikai dengan Damai di Multilateral Exsise Komondo Mentawai .Pungkasnya (heri)

Laksamana TNI, Hinsa P.L Tobing Kunjungi Kabupaten Kepulauan Mentawai

Mentawai- Laksamana TNI. Hinsa P.L .Tobing  berserta Rombongan mengunjungi Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Rabu (16/3/2016).untuk memastikan persiapan pelaksanaan Multilateral Exsise Komondo Mentawai 2016.yang bersekala Dunia, di Gelar.dalam waktu dekat ini.di Padang. Mentawai.

Dalam kunjungan tersebut, Laksamana TNI Hinsa P.L.Tobing mengecek beberapa fasilitas untuk acara Multilateral Exsise komondo  Mentawai 2016, dan mengecek yang di miliki Pangkalan TNI AL  Kabupaten Kepulauan Mentawai, pada tahun ini mendapat penghargaan sebagai Tuan Rumah Multilateral Exsise Komondo  Mentawai 2016.Indonesia, serta bertatap muka dengan seluruh pajurit dan keluarga besar Lanal Mentawai.

Dalam kunjungan ini pula, Laksamana TNI Hinsa P.L.Tobing mendapat  Sambutan dari Mayor Laut.E.Baratiku .Asisten I Pemda Mentawai,Siminar dan Asisten III Sayful Janah untuk mewakili Bupati Yudas Sabaggalet yang  berada di Padang untuk mengikuti peresmian Kantor Kapolda baru di.Padang.

Dari keterangan Laksamana TNI Hinsa P.L.Tobing bahwa yang ikut acara Multilateral Exsise Komondo Mentawai 2016 di Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah 37 Negara terdiri dari Amerika Rusia Cina Jepang Korea Selatan Malaysia Pilipina Singapura Thailean viatnam Kamboja jerman inggris Australia timor timor Prancis Belanda dan banyak lagi lainya

Kapal besar dan  Kapal induk dipekirakan berjumlah 48 unit dan 17 orang Lasamana Asing yang hadir dalam pembukaan Acara Multilateral Exsise Komondo 2016 di Sumatera Barat (Sumbar) pada tangal 12-16 April 2016.nanti ujarnya

Laksamana TNI Hinsa P.L.Tobing berkata walaupun  beberapa Negara Asing berseteru di Laut Cina Selatan prihal seketa perbatasan Laut Cina Selatan, dan banyak Negara Negara mengklim milik mereka. tapi  L .A Indonesia mampu menyatukan mereka dalam latihan bersama Mulilateral Exsise Komondo Mentawai 2016.terangnya dengan damai..

Laksamana TNI Hinsa P.L.Tobing berharap agar semua kegiatan Multilateral Exsise Komondo 2016 di Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat (Sumbar) ini sukses dan lancar dan mempunyai makna yang trategis di mata Dunia dan membuat Negara Kita Indonesia di Segani oleh Bangsa  Bangsa lain di Dunia ini Pungkasnya(heri)

Kita buktikan Etnis Cina Dalang Penjajah Indonesia

kapal perang cina

Kita lihat semua sektor penting ekonomi Indonesia telah dikuasai secara rapi dan teroganisir. Hampir semua media mainstream juga dikuasai. Dengan kekuatan ekonomi mereka memegang kendali. Setelah ekonomi, kini gilirannya menguasai Indonesia secara politik. Tujuannya, agar bangsa dan negara ini di bawah kendali mereka sepenuhnya.

Yah, konglomerat non pribumi etnis Cina hampir rata-rata adalah penjahat dan musuh negara. Mereka pengemplang pajak, penyelundup, penimbun kebutuhan pokok, kartel, dan seterusnya.
Hampir semua konglomerat non pribumi etnis Cina melakukan korupsi pajak, korupsi bea masuk, royalti, iuran dan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya pada negara.

Modusnya, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya di negara ini, setelah itu kekayaannya dibawa ke luar negeri. Mereka menyimpannya di bank-bank luar seperti Singapura, Hongkong, Taiwan dan Tiongkok.swis.

Peristiwa 1998 menjadi bukti betapa ‘bobroknya’ etnis Cina yang ramai-ramai menarik kekayaannya dari bank-bank nasional dalam bentuk dollar. Akibatnya, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Saat itu dollar menembus Rp 17.000 rupiah. Semua kebutuhan pokok melonjak tak terkendali.. Barang-barang kebutuhan pokok menghilang di pasaran karena penimbunan yang mereka lakukan.

Saat Habibie berkuasa menggantikan Soeharto, intervensi pun dimulai. Dollar langsung turun hingga nilai tukar Rp 5000 rupiah. Semua distribusi barang kebutuhan pokok rakyat langsung diambil alih koperasi bentukan pemerintah.

Sebuah pelajaran berharga bagi bangsa ini bagaimana sikap dan prilaku etnis Cina yang bakal terulang. Mereka menganggap bukan bagian dari bangsa ini. Kalau sudah ada masalah mereka kabur dengan membawa semua harta-hartanya.

Para etnis Cina di Indonesia selalu dianggap membawa ‘petaka’. Mereka dengan ‘cekatan’ selalu memainkan ekonomi Indonesia. Rupiah tak akan pernah bisa menguat terhadap dollar. Karena dollar selalu dilarikan ke luar negeri. Bagaimana seandainya negara ini mereka kuasai? Tentu mereka akan dengan bebas dan leluasa merampok seluruh kekayaan alam Indonesia.dan menentukan nasib kaum pribumi sebagai budak-budak mereka. Mereka tak lebih para penjahat yang kejam dan sadis di muka bumi ini.

Tidak aneh jika mereka mereka seperti itu, karena budayanya memang beda dengan kita. Menurut mereka, budaya kekayaan menjadi hal lazim, sebuah kemuliaan di dunia maupun setelah mati. Makanya, mereka sangat ngotot untuk menjadi kaya walaupun menghalalkan segala cara yang kontradiktif dengan budaya Indonesia.

Budaya tipu menipu adalah budaya lumrah dan halal diperjuangkan. Karena budaya mereka yang menipu pasti lebih unggul kecerdasannya dari yang ditipu. Dan yang ditipu pun tidak mungkin akan mau cerita atau lapor. Sebab, itu adalah aib.

Dalam budaya Cina, bisnis atau dagang diibaratkan seperti perang. Semua harus dikalahkan dan ditaklukkan. Tidak ada konsep kemitraan. Oleh sebab itu tidak aneh mereka cepat kaya, karena budaya mengahalalkan segala cara tersebut dilakukan dan telah mendara daging. Selanjutnya yang mereka peroleh dibawa keluar. Maka, negara yang dirampok mendapatkan imbasnya.

Selama mendominasi ekonomi bangsa ini, selama itu pula negara kita tak akan pernah menjadi negara maju. Pribumi akan selalu miskin di bawah permainan mereka.

Kenapa kekayaan yang mereka dapatkan di negeri ini dibawa ke luar negeri? Karena etnis Cina sangat mencintai leluhurnya. Sedikit saja dari mereka yang lahir turun temurun di negara lain (Indonesia) yang mau menjadi bangsa itu seutuhnya.

Semua konglomerat di negeri ini tidak merasa menjadi bagian dari NKRI. Mereka hanya mencari uang, uang dan uang.

Salah satu dasar terbitnya Inpres No.14 tahun 1967 adalah masyarakat keturunan Cina selalu memiliki ikatan yang kuat dengan tanah leluhurnya. Rasa nasionalisme mereka terhadap NKRI diragukan. Tidak mau berasimilasi dan akulturasi dengan pribumi. Mereka hidup secara eksklusif dengan cluster-cluster etnis Cina yang menjadi dalang dari kerusakan moral bangsa ini.

Lihat saja, tempat-tempat hiburan malam, night club, bar, café dan perjudian adalah penyelenggara dan pemiliknya orang Cina. Bahkan, di sejumlah lokalisasi perkotaan, orang-orang pribumi dijual dan diperdagangkan (dilacurkan) oleh etnis Cina. Mereka hanya duduk manis menerima jerih payah para pelacur pribumi.

Begitu pula para kartel minuman keras hingga obat bius pada umumnya didominasi etnis Cina. Lihat saja bagaimana reaksi Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang begitu ngototnya melegalkan minuman keras. Yang paling ngawur, Ahok kini malah mau memberi sertifikasi bagi pelacur dengan alasan untuk mengontrol prostitusi. Ahok mudah saja bilang seperti itu, toh, bagaimana yang menjadi pelacur warga pribumi. Mana mau etnis Cina jadi pelacur?

Dalam budaya Cina, main judi itu bagian dari ritual buang sial, tidak dilarang, malah dianjurkan. Judi adalah budaya dalam komunitas Cina. Berjudi itu sarana pembuang sial sekaligus untuk mengetahui peruntungan atau nasib hoki atau tidak.

Warga Cina di seluruh dunia selalu merasa punya kaitan dengan asal muasal leluhurnya di Tiongkok dan diakomodir dengan ius sanguinis RRC.

Sangat jarang ditemukan contoh akulturasi dan asimilasi kaum etnis Cina di seluruh negara di dunia. Mereka selalu memisahkan diri dan menganggap berbeda. Itu sebabnya di seluruh dunia di luar RRC dan Taiwan selalu ada China Town, lengkap dengan budaya dan tradisi Cina aslinya.

Pada zaman Sukarno dijawab dengan PP 10 1959, pencabutan inpres no. 14 tahun 1967 menimbulkan kerawanan dalam keamanan Negara. Pasalnya, pemerintah sulit mengontrol gerakan etnis Cina terutama yang membahayakan negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 tahun 1959 adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1959 dan ditanda tangani oleh Menteri Perdagangan Rachmat Mujomisero yang berisi tentang larangan orang asing berusaha di bidang perdagangan eceran di tingkat kabupaten ke bawah (di luar ibu kota daerah) dan wajib mengalihkan usaha mereka kepada warga negara Indonesia.

Peraturan ini menjadi kontroversial karena pada penerapannya memakan korban jiwa (dikenal sebagai kerusuhan rasial Cibadak), dan mengakibatkan eksodus besar-besaran orang Cina (belum warganegara Indonesia) dan keturunan Tionghoa kembali ke China.

Saat ini tidak ada negara di dunia yang lebih liberal dibandingkan Indonesia dalam mengatur keberadaan warga negara etnis Cina. Liberalisme dalam pengaturan non pribumi etnis Cina ini sangat berbahaya. Melemahkan ketahanan nasional, ketahanan idiologi, ekonomi dan politik.

Anda perhatikan saja bagaimana konglomerat-konglomerat etnis Cina di Indonesia, hampir semua merasa bahwa Indonesia BUKAN negara mereka. Di Republik Indonesia mereka hanya mampir mencari uang.

Setelah berhasil kemudian mereka investasikan hasil ‘jarahannya’ ke luar negeri. Apakah ini yang dapat disebut nasionalis sejati?

Janganlah kita sebagai bangsa mau saja diperdaya oleh opini-opini yang menipu dan menghancurkan kita. Pribumi dituntut bijaksana dalam menilai etnis, melihat hegemoni ekonomi yang dikuasai etnis Cina yang terjadi karena kesalahan fatal kebijakan penyelenggara negara.

Hegemoni ekonomi etnis Cina Indonesia mirip dengan kondisi sosial ekonomi Malaysia pada era tahun 1960 an di mana di tahun tersebut terjadi ketimpangan ekonomi. Distribusi kekayaan dan kesejahteraan didominasi golongan keturunan Tionghoa yang umumnya pedagang. Sedangkan kaum pribumi hanya menjadi WN kelas bawah yang umumnya adalah pegawai negeri, karyawan swasta rendahan dan petani serta nelayan. Tionghoa Malaysia menguasai sebagian besar ekonomi dan sumber-sumber produksi, jaringan distribusi dan sektor perbankan nasional. Persis di Indonesia sekarang, sangat mengerikan bila dilihat dari jumlah penduduknya.

Sukses bidang ekonomi, etnis Cina juga sukses merusak mental dan moral bangsa. Bahkan, kini mereka sudah berani masuk ke bidang politik.

Negara kita di ambang masa kegelapan setelah jokowi yang mereka dukung dengan kekuatan uang dan media sudah dikuasai. Kini mereka tinggal sekali melangkah lagi untuk dapat berkuasa sepenuhnya di Indonesia.

Kita sekarang sudah merasakan bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah sangat tidak pro rakyat bahkan membuat rakyat jadi sengsara. Semua subsidi untuk kepentingan pribumi telah dicabut dan diserahkan pada mekanisma pasar. Konyol!!

Kebijakan ini seolah-olah menunjukkan bahwa kita tidak punya pemerintah. Banyak undang-undang yang tidak berbanding lurus dengan konstitusi. Ekonomi kacau. Keadilan terkoyak. Negara menjadi sangat liberal dari negara di manapun di dunia ini. Negara sudah tidak peduli dengan nasib rakyat (pribumi). Kita bagaikan tidak punya negara, karena negara sudah tidak mengurus rakyatnya agar terlindungi dan menjadi sejahtera.(*).

.

Etnis Cina Dalang Kerusakan Moral Bangsa

Kita lihat semua sektor penting ekonomi Indonesia telah dikuasai secara rapi dan teroganisir. Hampir semua media mainstream juga dikuasai. Dengan kekuatan ekonomi mereka memegang kendali. Setelah ekonomi, kini gilirannya menguasai Indonesia secara politik. Tujuannya, agar bangsa dan negara ini di bawah kendali mereka sepenuhnya.

Yah, konglomerat non pribumi etnis Cina hampir rata-rata adalah penjahat dan musuh negara. Mereka pengemplang pajak, penyelundup, penimbun kebutuhan pokok, kartel, dan seterusnya.
Hampir semua konglomerat non pribumi etnis Cina melakukan korupsi pajak, korupsi bea masuk, royalti, iuran dan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya pada negara.

Modusnya, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya di negara ini, setelah itu kekayaannya dibawa ke luar negeri. Mereka menyimpannya di bank-bank luar seperti Singapura, Hongkong, Taiwan dan Tiongkok.

Peristiwa 1998 menjadi bukti betapa ‘bobroknya’ etnis Cina yang ramai-ramai menarik kekayaannya dari bank-bank nasional dalam bentuk dollar. Akibatnya, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Saat itu dollar menembus Rp 17.000 rupiah. Semua kebutuhan pokok melonjak tak terkendali.. Barang-barang kebutuhan pokok menghilang di pasaran karena penimbunan yang mereka lakukan.

Saat Habibie berkuasa menggantikan Soeharto, intervensi pun dimulai. Dollar langsung turun hingga nilai tukar Rp 5000 rupiah. Semua distribusi barang kebutuhan pokok rakyat langsung diambil alih koperasi bentukan pemerintah.

Sebuah pelajaran berharga bagi bangsa ini bagaimana sikap dan prilaku etnis Cina yang bakal terulang. Mereka menganggap bukan bagian dari bangsa ini. Kalau sudah ada masalah mereka kabur dengan membawa semua harta-hartanya.

Para etnis Cina di Indonesia selalu dianggap membawa ‘petaka’. Mereka dengan ‘cekatan’ selalu memainkan ekonomi Indonesia. Rupiah tak akan pernah bisa menguat terhadap dollar. Karena dollar selalu dilarikan ke luar negeri. Bagaimana seandainya negara ini mereka kuasai? Tentu mereka akan dengan bebas dan leluasa merampok seluruh kekayaan alam Indonesia.dan menentukan nasib kaum pribumi sebagai budak-budak mereka. Mereka tak lebih para penjahat yang kejam dan sadis di muka bumi ini.

Tidak aneh jika mereka mereka seperti itu, karena budayanya memang beda dengan kita. Menurut mereka, budaya kekayaan menjadi hal lazim, sebuah kemuliaan di dunia maupun setelah mati. Makanya, mereka sangat ngotot untuk menjadi kaya walaupun menghalalkan segala cara yang kontradiktif dengan budaya Indonesia.

Budaya tipu menipu adalah budaya lumrah dan halal diperjuangkan. Karena budaya mereka yang menipu pasti lebih unggul kecerdasannya dari yang ditipu. Dan yang ditipu pun tidak mungkin akan mau cerita atau lapor. Sebab, itu adalah aib.

Dalam budaya Cina, bisnis atau dagang diibaratkan seperti perang. Semua harus dikalahkan dan ditaklukkan. Tidak ada konsep kemitraan. Oleh sebab itu tidak aneh mereka cepat kaya, karena budaya mengahalalkan segala cara tersebut dilakukan dan telah mendara daging. Selanjutnya yang mereka peroleh dibawa keluar. Maka, negara yang dirampok mendapatkan imbasnya.

Selama mendominasi ekonomi bangsa ini, selama itu pula negara kita tak akan pernah menjadi negara maju. Pribumi akan selalu miskin di bawah permainan mereka.

Kenapa kekayaan yang mereka dapatkan di negeri ini dibawa ke luar negeri? Karena etnis Cina sangat mencintai leluhurnya. Sedikit saja dari mereka yang lahir turun temurun di negara lain (Indonesia) yang mau menjadi bangsa itu seutuhnya.

Semua konglomerat di negeri ini tidak merasa menjadi bagian dari NKRI. Mereka hanya mencari uang, uang dan uang.

Salah satu dasar terbitnya Inpres No.14 tahun 1967 adalah masyarakat keturunan Cina selalu memiliki ikatan yang kuat dengan tanah leluhurnya. Rasa nasionalisme mereka terhadap NKRI diragukan. Tidak mau berasimilasi dan akulturasi dengan pribumi. Mereka hidup secara eksklusif dengan cluster-cluster etnis Cina yang menjadi dalang dari kerusakan moral bangsa ini.

Lihat saja, tempat-tempat hiburan malam, night club, bar, café dan perjudian adalah penyelenggara dan pemiliknya orang Cina. Bahkan, di sejumlah lokalisasi perkotaan, orang-orang pribumi dijual dan diperdagangkan (dilacurkan) oleh etnis Cina. Mereka hanya duduk manis menerima jerih payah para pelacur pribumi.

Begitu pula para kartel minuman keras hingga obat bius pada umumnya didominasi etnis Cina. Lihat saja bagaimana reaksi Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang begitu ngototnya melegalkan minuman keras. Yang paling ngawur, Ahok kini malah mau memberi sertifikasi bagi pelacur dengan alasan untuk mengontrol prostitusi. Ahok mudah saja bilang seperti itu, toh, bagaimana yang menjadi pelacur warga pribumi. Mana mau etnis Cina jadi pelacur?

Dalam budaya Cina, main judi itu bagian dari ritual buang sial, tidak dilarang, malah dianjurkan. Judi adalah budaya dalam komunitas Cina. Berjudi itu sarana pembuang sial sekaligus untuk mengetahui peruntungan atau nasib hoki atau tidak.

Warga Cina di seluruh dunia selalu merasa punya kaitan dengan asal muasal leluhurnya di Tiongkok dan diakomodir dengan ius sanguinis RRC.

Sangat jarang ditemukan contoh akulturasi dan asimilasi kaum etnis Cina di seluruh negara di dunia. Mereka selalu memisahkan diri dan menganggap berbeda. Itu sebabnya di seluruh dunia di luar RRC dan Taiwan selalu ada China Town, lengkap dengan budaya dan tradisi Cina aslinya.

Pada zaman Sukarno dijawab dengan PP 10 1959, pencabutan inpres no. 14 tahun 1967 menimbulkan kerawanan dalam keamanan Negara. Pasalnya, pemerintah sulit mengontrol gerakan etnis Cina terutama yang membahayakan negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 tahun 1959 adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1959 dan ditanda tangani oleh Menteri Perdagangan Rachmat Mujomisero yang berisi tentang larangan orang asing berusaha di bidang perdagangan eceran di tingkat kabupaten ke bawah (di luar ibu kota daerah) dan wajib mengalihkan usaha mereka kepada warga negara Indonesia.

Peraturan ini menjadi kontroversial karena pada penerapannya memakan korban jiwa (dikenal sebagai kerusuhan rasial Cibadak), dan mengakibatkan eksodus besar-besaran orang Cina (belum warganegara Indonesia) dan keturunan Tionghoa kembali ke China.

Saat ini tidak ada negara di dunia yang lebih liberal dibandingkan Indonesia dalam mengatur keberadaan warga negara etnis Cina. Liberalisme dalam pengaturan non pribumi etnis Cina ini sangat berbahaya. Melemahkan ketahanan nasional, ketahanan idiologi, ekonomi dan politik.

Anda perhatikan saja bagaimana konglomerat-konglomerat etnis Cina di Indonesia, hampir semua merasa bahwa Indonesia BUKAN negara mereka. Di Republik Indonesia mereka hanya mampir mencari uang.

Setelah berhasil kemudian mereka investasikan hasil ‘jarahannya’ ke luar negeri. Apakah ini yang dapat disebut nasionalis sejati?

Janganlah kita sebagai bangsa mau saja diperdaya oleh opini-opini yang menipu dan menghancurkan kita. Pribumi dituntut bijaksana dalam menilai etnis, melihat hegemoni ekonomi yang dikuasai etnis Cina yang terjadi karena kesalahan fatal kebijakan penyelenggara negara.

Hegemoni ekonomi etnis Cina Indonesia mirip dengan kondisi sosial ekonomi Malaysia pada era tahun 1960 an di mana di tahun tersebut terjadi ketimpangan ekonomi. Distribusi kekayaan dan kesejahteraan didominasi golongan keturunan Tionghoa yang umumnya pedagang. Sedangkan kaum pribumi hanya menjadi WN kelas bawah yang umumnya adalah pegawai negeri, karyawan swasta rendahan dan petani serta nelayan. Tionghoa Malaysia menguasai sebagian besar ekonomi dan sumber-sumber produksi, jaringan distribusi dan sektor perbankan nasional. Persis di Indonesia sekarang, sangat mengerikan bila dilihat dari jumlah penduduknya.

Sukses bidang ekonomi, etnis Cina juga sukses merusak mental dan moral bangsa. Bahkan, kini mereka sudah berani masuk ke bidang politik.

Negara kita di ambang masa kegelapan setelah jokowi yang mereka dukung dengan kekuatan uang dan media sudah dikuasai. Kini mereka tinggal sekali melangkah lagi untuk dapat berkuasa sepenuhnya di Indonesia.

Kita sekarang sudah merasakan bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah sangat tidak pro rakyat bahkan membuat rakyat jadi sengsara. Semua subsidi untuk kepentingan pribumi telah dicabut dan diserahkan pada mekanisma pasar. Konyol!!

Kebijakan ini seolah-olah menunjukkan bahwa kita tidak punya pemerintah. Banyak undang-undang yang tidak berbanding lurus dengan konstitusi. Ekonomi kacau. Keadilan terkoyak. Negara menjadi sangat liberal dari negara di manapun di dunia ini. Negara sudah tidak peduli dengan nasib rakyat (pribumi). Kita bagaikan tidak punya negara, karena negara sudah tidak mengurus rakyatnya agar terlindungi dan menjadi sejahtera.(*).

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Diminta Percepat Pembahasan Perda PPHMHA

Mentawai Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet Membuka Seminar (Aman) Aliasi Masyarakat Adat Nusantara di Aula Bundo Hause KM 6 Tuapejat untuk memperkuat hak hak masyarakat adat Mentawai Bupati Yudas yang selama ini sudah berinisiatif merancang peraturan daerah tentang PPHMHA untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Beppeda menyambut baik seminar AMAN ini.

Dalam Pembukaan itu,Bupati Yudas Sabaggalet berkata mengaprisiasi Pimpinan dan anggota DPRD Kepulauan Mentawai yang telah bersidang dan menetapkan renperda PPHMHA Mentawai ini sebagai program legeslasi daerah untuk tahun 2016 dan menjadi prioritas untuk dibahas dan ditetapkan sebagai dasar hukum dan juga di selesaikan dengan segera

Bupati Yudas Sabaggalet menerangkan juga ia beserta DPRD dan jajarannya bertugas untuk mensejahterakan masyarakat Mentawai memajukan daerah yang kita cintai ini terutama untuk masyarakat Adat secara khusus Rakyat Mentawai agar mendapatka hak hak hukum adat ujarnya

.

Karena itu kata Bupati Yudas Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat perlu Perda PPHMHA tersebut untuk menjamin hak hak masyarakat adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.dan mereka mempunyai indititas jati diri Sendiri.yang tidak ada duanya di Dunia ini terangnya.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.Mentawai mendesak pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk segera membahas Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMHA) bersama DPRD.Kabupaten Kepulauan Mentawai Sejak tahun 2014, Perda ini sudah menjadi usul inisiatif Bupati Yudas Sabaggalet Melalui Bappeda ke DPRD, dan siap dibahas dengan Pemerintah Daerah Mentawai. Hingga kini proses pembahasan di Pansus sudah maksimal. Pansus dalam waktu dekat ini akan membahas Renperda tersebut menjadi Perda..

Permintaan AMAN ke pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mempercepat pembahasan terungkap dalam Seminar publik Perda tersebut yang diselenggarakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Tuapeijat Senen (7/3). “Sudah sangat lama masyarakat adat Mentawai mendesak pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar ada Undang-Undang yang khusus mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat,” kata Ketua AMAN, Mentawai Rapot Pardomuan.

Dalam Seminar AMAN untuk publik itu, Tenaga Ahli Pansus Perda PPHMHA, Willy Siagian Dari Mentri Dalam Negri Rorand Pangaribuan dari kementrian Lingkungan hidup dan Kehutanan. Arman PB AMAN dan dari the Asia Foundation Alam Surya, menyatakan sepakat proses pembahasan dipercapat. Badan Legislasi DPRD Mentawai sudah melakukan konsultasi mengenai Perda ini.

Dalam Seminar AMAN untuk publik tersebut juga muncul desakan untuk mengharmonisasi Perda PPHMHA dengan RUU Desa dan RUU Pertanahan. Pembahasan RUU Desa sudah jauh lebih maju dibanding dua rancangan lainnya. “Diskusi ini merekomendasikan agar dilakukan segera harmonisasi terhadap ketiga RUU,” kata PB AMAN, Arman.

Pengakuan terhadap masyarakat adat juga mengemuka dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional yang diselenggarakan Komisi Hukum Nasional pada 26-27 November. Dalam salah satu sesi, hakim agung mengingatkan bahwa pada tataran empiris, masyarakat dengan segala hukumnya masih ada.

Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali, dalam amanat tertulis yang disampaikan hakim agung T. Gayus Lumbuun, juga menyinggung masalah ini, mengingatkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakomodir hutan adat. Putusan Mahkamah Konstitusi itu harus ditaati pembentuk Undang-Undang, termasuk penyusun RUU Desa. Hatta menilai hukum adat semakin diakui ke depan. Karena itu ia meminta agar pembentuk Undang-Undang tak melupakan harmonisasi perundang-undangan sektoral.(Heri)